Ini pernyataan Martin Griffith, Direktur Urusan Kemanusiaan PBB: Hamas bukan teroris, tapi gerakan politik.

Mendudukkan aktor-aktor dalam konflik dalam posisi yang tepat adalah kunci utama resolusi konflik. Kalau bukan teroris, ya jangan didudukkan sebagai teroris; kalau penjajah [atau dihaluskan dengan “occupation force” atau kekuatan pendudukan], ya itulah posisinya.

Sehingga akan muncul pemahaman bahwa sangat tidak logis jika penjajah menyatakan ‘membela diri.’ Apa kita juga terima jika dulu tentara Belanda membantai warga sebuah kampung di Indonesia, lalu berkata, “Oh, kami cuma membela diri, kok”?

Ketika diakui bahwa Hamas (dan organisasi-organisasi perjuangan Palestina lainnya) adalah gerakan politik dan gerakan perlawanan terhadap penjajah, bukan teroris, jelas mereka harus dilibatkan dalam negosiasi formal untuk menyelesaikan isu kemerdekaan Palestina.

Lalu bagaimana dengan PA/Mahmoud Abbas yang selama ini keliatan “ramah” pada Israel/Barat? Pertama, sangat wajar kalau dalam 1 bangsa ada beberapa haluan politik. Dulu di Indonesia juga ada kan pengkhianat yang menjilat Belanda?

Kedua, PA/Abbas secara de facto memang salah satu aktor dalam konflik, sehingga ia perlu dilibatkan dalam negosiasi, tapi tidak bisa jadi satu-satunya pihak yang mewakili Palestina.

Demikian kuliah singkat resolusi konflik.