Sejak beberapa bulan terakhir, saya perhatikan, media mulai rame memberitakan soal “ancaman yang lebih seram” atau “ancaman yang lebih ngeri” daripada Covid.

Apakah ancaman yang lebih seram itu? Climate change, kata mereka.

Lalu solusinya gimana?Tentu saja: duit, duit, duit.

“Kebutuhan Indonesia untuk mengatasi hal tersebut cukup besar, yaitu sekitar Rp 3.700 triliun sampai 2030 mendatang,” kata Menkeu Sri Mulyani.”

Salah satu langkah Indonesia untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim ini adalah mengurangi penggunaan karbon emisi dengan rencana penerbitan pajak karbon,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Apa itu pajak karbon?

Perusahaan penghasil CO2 akan dipajakin. Misalnya, PLTU batubara, dan industri-industri lain.

Mengapa harus dipajakin?

-Kalau Indonesia tidak melakukan ini dengan serius, emisi karbon tidak terkendali, ketika kita mau ekspor barang ke luar negeri atau negara lain, bisa saja dikenakan bea masuk yang berbasis emisi. Itu membuat kita jadi tidak kompetitif dalam jangka menengah.-Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengejar target kewajiban Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dari penerapan Paris Agreement(Demikian kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu). [1]

Komentar saya:

Bumi ini memang harus dijaga kelestariannya.

Pertanyaannya: cara menjaganya gimana? Apa pilihan-pilihan langkah yang bisa dilakukan? Mengapa opsi yang berbiaya tinggi yang dipilih? Mengapa opsi yang didiktekan negara-negara kaya yang dipilih?

Pajak karbon, pastilah berdampak ke konsumen. Kalau perusahaan dipajakin, harga jual tentu akan dimahalin. Mungkin ada yang bilang, “Makanya hemat energi!” Hey, orang Indonesia yang golongan menengah ke bawah itu udah hemat energi kok. Kami ibuk-ibuk rakjel sudah biasa mengomelin anak-anak kami kalau lupa mematikan lampu. Kalau beli alat elektronik, kami sangat hitung-hitungan soal watt-nya.

Selama ini, perdagangan karbon hanya memperkaya segelintir orang, alih-alih menjaga bumi. Negara-negara kaya dibiarkan terus memproduksi karbon dengan syarat “membeli karbon” dari negara berkembang yang masih banyak hutannya. Sekarang, negara berkembang disuruh pula mempajakin industrinya. Mengapa yang boros karbon negara industri maju, tapi rakyat negara berkembang yang harus menderita?

Kalau sudah urusan dagang, apalagi skala perdagangan global, sudah pasti ada yang untung besar. Silakan dicari perusahaan global mana saja yang untung besar dari jualan karbon ini.

Kalau benar kita peduli pada keselamatan bumi, mengapa tidak dilakukan hal-hal yang lebih sustainable dan tidak berbiaya tinggi?

-melarang penebangan liar secara serius (anti suap) dan penanaman massal di kawasan gundul supaya untuk mencegah banjir

-melarang alih fungsi lahan (hutan-hutan/sawah-sawah jangan dikasih ke investor untuk bikin kebun sawit atau villa atau lapangan golf atau bandara)-melindungi petani, alih-alih membela investor (baca soal konflik petani Kendeng vs pabrik semen)

-melarang reklamasi laut demi kepentingan investor-bubarkan perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai AMDAL dan jadi penyebab banjir di kawasan sekitarnya

-bikin program nasional: penggunaan zat alami sebagai pengganti berbagai zat kimia yang merusak lingkungan (misalnya, bikin eco-enzyme pengganti deterjen)-bikin program nasional: pengolahan sampah organik menjadi bahan bakar ramah lingkungan-dll

(ada yang bisa menambahkan?)

—-

[1]https://www.cnbcindonesia.com/…/pajak-karbon-cara-ri…

—-

*Saya bukan sok tau soal climate change; salah satu topik yang saya ajarkan di kelas adalah “climate change in Middle East.” Artinya, saya memang mempelajari, minimalnya dasar-dasarnya, lalu -tentu saja- mengkritisinya. Sebagaimana covid, isu climate change ini ada aliran garis kerasnya juga. Disenggol dikit langsung ngamuk.