Kemarin ada teman curhat:

“Mbak, di grup WA, saya kasih klarifikasi soal Suriah, eh langsung dikomen: Oh kamu pasti Jokower! Kamu sadis ya, pro Assad?! Kamu Syiah ya!”

Saya prihatin. Perang Suriah sudah berlalu 8 tahun, dan tentara Suriah hampir menang. Media-media mainstream sudah mulai jujur mengenai suplai senjata dari Barat kepada para teroris; para anggota parlemen negara-negara Barat sudah mengecam pemerintah mereka atas fakta ini; jurnalis-jurnalis independen sudah bebas berkunjung ke wilayah-wilayah yang semula dikuasai “jihadis” dan mendapatkan cerita dari tangan pertama bagaimana ngerinya hidup di bawah cengkeraman para “jihadis”.

Tapi di Indonesia, orang-orang itu masih tetap pada “keyakinan”-nya. Mereka tetap pada posisi awal: memframing siapa saja yang berbeda dengan mereka soal Suriah sebagai lawan politik. Artinya apa? Seperti saya sering bilang: analisis terhadap politik dalam negeri kita tidak bisa dilepaskan dari analisis geopolitik Timteng.

Cara pikir mereka adalah hasil indoktrinasi bertahun-tahun. Mereka dididik oleh ustadz/ah dari kelompok-kelompok yang berideologi sama dengan para “jihadis” Suriah. Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Anshoru ini-itu, Mujahidin ini-itu, Jamaah ini-itu, ISIS, dan lain-lain, semuanya punya basis ideologi yang sama: takfirisme (menganggap yang tidak sekelompok dengan mereka adalah kafir dan boleh dibunuh).

Masing-masing tentu saja mengklaim paling Islam, masing-masing mengaku “gerakan damai” dan mengaku bukan teroris. Tapi anehnya, mereka menyebut teroris-teroris di Suriah sebagai “mujahidin”. Beramai-ramai mereka menggalang dana untuk Suriah sambil mengibarkan bendera teroris Suriah.

Jangan pernah melupakan bahwa Jubir HTI terang-terangan mengaku bahwa Hizbut Tahrir berbaiat pada Jabhah Al Nusra, kelompok teror terbesar di Suriah yang sadisnya tak kalah dari ISIS. Jangan lupa bahwa ustadz-ustadzah PKS selama ini selalu pro-“mujahidin” Suriah (karena memang yang angkat senjata di Suriah antara lain kelompok Ikhwanul Muslimin, akibat dendam masa lalu karena direpresi oleh Hafez Assad –represi ini dilakukan setelah IM melakukan upaya kudeta dengan dukungan senjata dari AS).

Nah, hasil indoktrinasi bertahun-tahun itu apa bisa dengan mudah berubah? Apa dengan menjagokan tokoh muda, ngepop, tajir melintir, plus konon-soleh, ideologi mereka otomatis berubah?

No, mereka tetap di sana, tetap sama. Mereka tetap kaum yang sama, yang mencitrakan diri modern tapi punya cita-cita yang sama barbarnya dengan Al Nusra, Jaish Al Islam, Ahrar al Sham, dan ISIS.

Nah, dari sini, kita bisa memahami betapa bahaya dan sesatnya pernyataan seorang ustadz HTI (di sebuah video viral). Sambil menyetir mobil penuh gaya, ia mengatakan, “ganti presiden, ganti sistem”.

Ini kalimat berfalasi akut. Kalau dia mau ganti presiden, dia sedang bicara soal sistem demokrasi, soal pemilu. Ketika dia bicara ‘ganti sistem’, karena dia ustad HTI, tentu saja yang dimaksud adalah khilafah. Jadi, apa maksudnya mengatakan ganti presiden, ganti sistem? Sesat logika: satu frasa mengandung 2 konsep yang kontradiktif, istilahnya “contradictio in terminis”.

Kini soal ganti sistem. Tak perlu ditutup-tutupi, masih banyak masalah yang ada di negeri ini. Petani dan nelayan yang digusur korporasi, utang, pengangguran, kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi. Semua itu masalah. Tak ada negara Dunia Ketiga yang tak menghadapi masalah serupa.

Lalu, mari berpikir jernih: ini masalah. Tapi jalan keluarnya seperti apa?

Memerdekakan diri (separatisme)? Hampir pasti [yang paham geopolitik global pasti tahu] negara baru-kecil-SDM terbatas- tapi-kaya-SDA itu akan jatuh ke dalam kooptasi negara adidaya. Omong kosong, dalam tatanan global hari ini, bila ada provinsi di Indonesia memerdekakan diri, ujug-ujug mereka bisa makmur. Elitnya, mungkin iya, yang menjilat korporasi adidaya.

Ganti sistem? Setuju, tapi diganti dengan sistem ekonomi Pancasila, kembali ke sistem politik yang didasarkan permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan. Itulah sistem politik dan ekonomi yang sudah dirumuskan oleh Bapak Bangsa kita di UUD 1945 versi asli. Pasca reformasi, UUD 45 diamandemen oleh MPR (diketuai Amien Rais) sehingga menyeret bangsa ini ke sistem liberalisasi ekonomi dan politik.

Keadilan ekonomi WAJIB ditegakkan. Tapi cara menegakkannya, jelas bukan dengan cara sesat-logika ala kelompok takfiri. Karena, ideologi ala mereka sudah terbukti destruktif di Irak, Suriah, dan Libya.

Sekali lagi, apa yang mereka lakukan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari analisis geopolitik global. Tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa mereka berjejaring dengan kelompok-kelompok “jihad” di Irak, Libya, dan Suriah. Tidak bisa dipisahkan dari tangan kekuatan adidaya: ketika rezim di Irak dan Libya tumbang, yang berpesta-pora adalah korporasi Barat.

Jadi, mari belajar lebih banyak, tentang sistem ekonomi Pancasila yang sudah dirumuskan oleh para pemikir hebat negeri kita. Indonesia yang berdikari, adil, dan makmur, adalah cita-cita bangsa ini. Tapi, kelompok takfiri tidak pernah mencita-citakan hal yang sama karena ideologi mereka adalah destruksi.

Ingat itu.

Dirgahayu Republik Indonesia
17-8-2018